Hotel Morrissey, Jakarta | Selasa, 24 Januari 2012 | 09.00 – 13.00 WIB | Rp. 1.500.000,- / orang

Latar Belakang

Setelah melalui perjalanan waktu yang cukup panjang, Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam Sidang Paripurna tanggal 16 Desember 2011 yang lalu. Sesuai dengan Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka RUU tersebut menjadi sah sebagai Undang-undang (UU) paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disahkan. Diharapkan dengan adanya UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini, maka Indonesia memiliki payung hukum yang kuat setingkat UU guna memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah.

Namun sejauh mana UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat,Investor dan Pemerintah yang terkait dalam pembangunan kepentingan umum tersebut? Bagaimana isi dari pasal-pasal UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Apa saja pembangunan yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum yang dapat dilaksanakan berdasarkan UU ini? Bagaimana proses dan mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi bagi masyarakat pemegang hak tanah yang terkena proyek pembangunan? Apa saja masalah dan/atau sengketa yang akan timbul dalam proses pelaksanaan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan? Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul menurut UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan peraturan terkait? Semua itu akan dibahas secara komprehensif oleh pakar dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

Materi Seminar

•  Analisa dan Pembahasan isi UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
• Bagaimana Bentuk kepastian Hukum bagi  Masyarakat, Investor dan Pemerintah pasca disahkannya UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
• Permasalahan-Permasalahan Hukum Komersial Seputar UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Pembicara

• Bapak Daryatmo Mardiyanto (Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan)
• Bapak Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional)* (dalam konfirmasi)
• Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI (Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UI).

Waktu dan Tempat

• Hari/Tanggal:  Selasa, 24 Januari 2012
• Pukul:  09.00 – 13.00 WIB
• Tempat:  Hotel Morrissey, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jakarta

Investasi

•     Rp. 1.500.000,- / orang
•     (50% diskon untuk peserta ke-4 dari perusahaan/institusi yang sama)

cforms contact form by delicious:days

Estubizi Business Center, Jakarta selatan | 19-20 Januari 2012 | Pukul : 08.30 – 16.30 WIB  |  Rp 2.750.000,-

Metode Pelatihan :
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif

Siapa harus hadir :

Direktur, Komisaris ,Legal manager / Staff , Finance, Corporate Secretary,Lawyer,Corporate Lawyer,dll

PROGRAM OUTLINE:

• Corporate Status
  • Deed of Establishment – Articles of Association
  • Letter of Incorporation as legal entity
  • State Gazette Publication
  • Amendments to the Articles of Association
  • Minutes of Meeting.
• Capital Stock
  • Authorized Capital
  • Duly Authorized
  • Validly Issued
  • Fully Paid and Non-assessable
  • Reservation of Shares
  • Outstanding Equity Securities
• Licenses
  • Domiciles licenses
  • Tax Registration Number
  • Department of Industry
  • Department  of Trade
  • Department of Man Power
  • Department of Law and Human Rights
  • Environment license
  • HO
  • Other licenses
• Management and Shareholding
  • Number and name of BoD and BoK members
  • Minutes of Meeting on the appointment and dismissal as member of BoD and BoK
  • Shareholders Registration List and Special Registration List
  • Share Sales and Purchase Agreement and other showing the legal transfer of Ownership of the shares
  • Corporate Power and Corporate Action
  • Corporate Power to Conduct Business and Enter into Agreement
  • Due Authorization, Execution and Delivery
• Assets Evidences of:
  • Immovable properties;
  • Movable properties;
  • Intellectual Property Rights
• Insurance
  • Fire Insurance
  • General Loss Insurance
  • Life Insurance
  • D&O Liability Insurance
• Liabilities
  • Credit Agreements
  • Bank Loan Agreements
  • Financial Lease Agreements
  • BOT
  • Shareholders Loan
• Tax Compliance
  • Monthly and Annually Tax Report
  • Special Tax Report
• Man Power Compliance
  • Company Regulation
  • Report on Manpower
  • Manpower insurance and pension fund
  • Tripartite compliance report (if any)
• Agreements
  • Cooperation Agreement
  • Management Agreement
  • Joint Operation Agreement
  • Profit Sharing Agreement
  • Venture Capital
  • License Agreement
  • Agency/ Distributorship Agreement
  • Supply Agreement
  • Manufacturing Agreement
  • Lease Agreement
  • Sale and Purchase Agreement
  • Other material transaction/ agreements
• No Violation
  • Articles and Bylaws
  • Material Agreements
  • Court Orders
  • Applicable Law
  • All Filings and Consents Obtained in Connection with the Transaction
  • Special Note on Absence of Litigation

Instructor :
DR. GUNAWANWIDJAJA,SH,MH,MM
Senior Praktisi Hukum Bisnis & Pasar modal

INVESTASI :

• Rp 2.750.000,- / peserta.
• Peserta Non-Residential.
• Sudah termasuk Meeting Package, Training Kits, Modul Pelatihan dan Sertifikat.

Venue

• Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2 Lantai 1
• Jl.HR.Rasuna Said , Kuningan
• Jakarta selatan

cforms contact form by delicious:days

19-20 Januari 2012

 Gedung Manggala Wanabakti, Senayan  | 30 Januari – 3 Februari 2012 | Rp 6.000.000/peserta

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan V, merupakan PROGRAM PERTAMA DI INDONESIA yang akan menyajikan kursus di bidang hukum pertambangan secara komprehensif.

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan V merupakan respon terhadap permintaan para pelaku usaha, praktisi maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan dunia usaha pertambangan yang sangat antusias atas penyelenggaraan Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan sebelumnya.

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memiliki minat di dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Program Kursus Hukum Pertambangan di susun oleh konsultan hukum pertambangan berpengalaman dan dukungan penuh dari beberapa akademisi. Sebagaimana akan Sauadara/i temukan di dalam brosur kami, program dan mata ajar yang akan disampaikan dalam Kursus Intensif Hukum Pertambangan merupakan perpaduan antara paparan peraturan perundang-undangan (regulatory review) dan aspek praktis dari hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, sehingga kombinasi yang unik ini diharapkan mampu memberikan tidak saja pengetahuan (knowledge), namun jugaketerampilan (knowhow) bagi peserta belajar.

Dengan dukungan penuh dari tim riset , kami memberikan nilai tambah yang unik kepada para peserta ajar sebagai berikut:

1. Ringkasan dari materi ajar yang disampaikan oleh pemateri di dalam kelas berupa transkrip pembicaraan dan diskusi, akan disiapkan oleh tim riset dengan penekanan dan penambahan materi berdasarkan hasil riset pada hal-hal yang penting atau dianggap belum begitu jelas oleh para peserta ajar.
2. Peserta ajar dapat secara bebas mengajukan pertanyaan di dalam sesi kelas. Namun kiranya ada pertanyaan yang belum terjawab di dalam sesi kelas atau pertanyaan baru muncul setelah sesi kelas, peserta ajar dapat mengajukan pertanyaan lanjutan kepada pemateri, diluar sesi kelas. Pertanyaan dapat disampaikan melalui penyelenggara kursus yang akan diteruskan kepada pemateri yang bersangkutan.  Tim riset akan memformulasikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hasil jawaban dari pemateri dan/atau hasil riset independen dari tim riset.
3. Kami mengupayakan untuk membuat rekaman video dan/atau audio atas setiap sesi ajar, yang akan disampaikan kepada peserta ajar pada saat akhir periode kursus.

(catatan: rekaman video dan/atau audio akan kami lakukan apabila mendapatkan izin dari pemateri)

Dalam rangka menjaga program ini agar lebih efektif dan interaktif, jumlah peserta terbatas, sehingga diharapkan peserta ajar mampu memahami materi yang diberikan secara intensif selama 5 (Lima) hari dan terlibat langsung dengan pembicara ahli kami.

 RUNDOWN ACARA KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

SCHEDULE KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

SIAPA YANG HARUS HADIR

Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang, perusahaan trading, legal staff, legal manager, manager operasional, manager keuangan, lawyer, konsultan, pejabat/pegawai di lembaga pemerintah, penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan, akademisi, mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di dunia pertambangan, pejabat pemerintahan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

TEMPAT KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

• Gedung Manggala Wanabakti
• Ruang Sonokeling
• Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan

WAKTU KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

30 Januari – 3 Februari 2012

INVESTASI KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

• Rp 5.600.000/orang. (Sebelum tanggal 16 Januari 2012)
• Rp 6.000.000/orang. (Setelah tanggal 16 Januari 2012)

Biaya di atas sudah termasuk :

• Lunch, coffe breaks, hard copy, flash disk, dan sertifikat.

Untuk Pendaftaran atau informasi lebih lanjut tentang training KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN, silakan mengisi formulir di bawah ini:

cforms contact form by delicious:days

I.          MANFAAT dan TUJUAN UMUM:

• Menjawab kebutuhan masyarakat lokal melalui mekanisme REDD
• Memobilisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan proyek REDD
• Mengetahui berbagai regulasi yang mengatur bidang pelaksanaan REDD
• Memahami karakter bisnis dan kontrak-kontrak perdagangan karbon dalam REDD
• Mampu mengidentifikasi potensi sengketa di bidang perdagangan karbon dalam REDD

II.        TEMA WORKSHOP

“Implementation ofLegal Aspect of Carbon Trading : opportunities & Challenges”

III.      SUBJEK UTAMA:

• Pengantar dan latar belakang mekanisme karbon trading
• (global warming, protokol kyoto, bali road map, CDM)
• Mekanisme Perdagangan karbon tradng
• Regulasi terkait implementasi REDD ermenhut No. 30: Permenhut No. 36
• Foreign Ownership and Investment Restriction
• Legal Ownership of carbon trading
• Struktur /skema dari transaksi perdagangan karbon

IV.      JADWAL KEGIATAN

Kamis, 17 November 2011,  Pukul 08:30 – 17:00 WIB

V. TEMPAT  : Grand Sahid Jaya Hotel – Jakarta

VI.PESERTA

Departemen Kehutanan,Departemen Lingkungan Hidup,lawfirm,Perusahaan pemegang HPH,Pengusaha kehutanan,Perusahaan perkebunan,Perusahaan pertambangan,Lembaga Pembiayaan,Lembaga Keuangan Bank dan non bank, (LSM/NGO/yayasan)

V.        FASILITATOR

Andri G Wibisana,Pengajar Hukum Lingkungan FHUI

VI.      FASILITAS

• Kenyamanan tempat pelaksanaan pada Hotel bintang 5;
• Pelayanan terbaik dari Kami untuk para peserta yang akan siap membantu segala sesuatunya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
• Materi pembicara yang bekualitas disertai dengan diskusi
• Materi kits yang disediakan secara ekslusif;
• Sertikat untuk para peserta dan pembicara yang telah mengikuti workshop ini;Dokumentasi kegiatan yang dapat di upload setelah kegiatan berlangsung.

cforms contact form by delicious:days

Senayan, Jakarta | 01 Desember 2011 | Rp. 2.500.000,-

Legal Due Diligence Pada Industri Pertambangan

• Maksud dan tujuan dari legal due diligence
• Fungsi legal due diligence transaksi perusahaan
• Langkah – langkah dalam melaksanakan legal due diligence
• Frequent findings dalam legal due diligence pada perusahaan pertambangan
• Compliance to mining law
• common mistakes dalam melaksanakan legal due diligence
• Penyusunan laporan legal due diligence
• simulasi

Pembicara

Dendi Adisuryo & Team Pengajar

Tempat :
Ruang Sonokeling, Gedung Manggala Wanabakti, Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan

Investasi :
Rp. 2.500.000,-

Biaya tersebut, sudah termasuk :

• Lunch
• Coffee Breaks
• Seminar Kit
• Hard Copy
• Sertifikat

cforms contact form by delicious:days

Hotel Redtop Jakarta | Rabu & Kamis, 26 – 27 Oktober 2011 | Rp 3.850.000,- / Peserta

PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Karena kedudukan tanah yang demikian strategis ini, maka di dalam politik dan hukum pertanahan Indonesia, negara sebagai organisasi kekuasan rakyat pada tingkatan yang tertinggi, menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui :

1. Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
2. Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
3. Perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain itu digariskan pula bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial dengan pengertian tanah tersebut wajib digunakan, dan penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Namun dalam praktiknya, perangkat hukum pertanahan cenderung diterapkan secara  silogisme dengan logika deduktif semata tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor dan proses sosial yang ada. Ini merupakan akibat pengaruh aliran positivisme dalam sistem hukum Indonesia. Kaedah hukum yang dibuat penguasa lewat undang-undang harus ditaati masyarakat tanpa memperhitungkan apakah kaedah itu benar dan adil, atau malah sebaliknya. Keberadaan peraturan demi peraturan di bidang pertanahan tidak menjamin perlindungan bagi rakyat dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah yang selalu membawa jargon ‘pembangunan dan kepentingan umum.

Dalam proses pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, para pihak memang berusaha mencari jalan tengah. Sikap serupa juga akan ditunjukkan pemerintah dalam kasus pembebasan lahan oleh swasta. Tetapi kalau jalan tengah tak tercapai, sengketa warga dengan pengembang terus berlanjut, pemerintah cenderung selalu memihak swasta dibanding kepentingan masyarakat. Tidak jarang dilakukan dengan unsur-unsur paksaan agar warga masyarakat terpaksa meninggalkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak layak. Kalaupun perkara pertanahan berujung ke pengadilan, nasib rakyat tidak berarti lebih mujur. Dalam mengadili sengketa pertanahan, hakim lebih mementingkan ‘fakta atau peristiwa’ ketimbang ‘hukumnya’.

Dalam workshop ini  akan dibahas aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

Topik &  Jadwal

Hari I  ( Rabu, 26 Oktober 2011 )

09.00 -  10.30   Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Oleh : Prof. Dr. Ir. Sahala Bistok  Silalahi, MS

10.30 -  10.45   Coffee break

10.45 -  12.00   Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Oleh : Prof. Dr. Ir. Sahala Bistok Silalahi, MS

12.00 -  13.30   Makan siang

13.30 -  15.00   Pendaftaran Hak Atas Tanah, Permasalahan Dan Solusinya

Oleh : BPN

15.00 -  15.30   Coffee break

15.30 -  16.30   Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembebasan Tanah Di Indonesia

Oleh : Dr. Gunawan Widjaja, SH, MH, MM

Hari II  ( Kamis, 27 Oktober 2011 )

09.00 -  10.30   Pembebasan Tanah : Praktek & Permasalahannya

Oleh : Prof. Arie. S. Hutagalung

10.30 -  10.45   Coffee break

10.45 -  12.00   Pembebasan Tanah : Praktek & Permasalahannya

Oleh : Prof. Arie. S. Hutagalung

12.00 -  13.30   Makan siang

13.30 -  15.00   Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertanahan

Oleh : Ramli Hutajulu, SH. MH

15.00 -  15.30   Coffee break

15.30 -  16.30   Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertanahan

Oleh : Ramli  Hutajulu, SH, MH

Fasilitas :

1. Materi / Handout Workshop
2. Makan Siang dan Coffee Break
3. Sertifikat

Biaya :

Rp 3.850.000,- / Peserta

cforms contact form by delicious:days

Hotel Le Meridien – Jakarta | 19 Agustus 2011 | Rp. 1.250.000,-

Pendahuluan
Perencanaan Wilayah Pertambangan untuk memenuhi amanat UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara dan sebagai pelaksanaan PP 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, telah mencapai satu tahapan yang baru dengan sudah diumumkannya hasil sementara verifikasi IUP yang menghasilkan kategorisasi IUP Clear & Clean dan IUP Non Clear & Clean. Pertanyaan bagi stakeholder yang langsung timbul antara lain?  Bagaimana tindak lanjut bagi IUP Non Clear & Clean?seterusnya  bagaimana status ijin pertambangan  yang hingga kini masih berwujud KP oleh karena Pemerintah Daerah yang tidak kunjung menerbitkan SK IUP tanpa
alasan yang jelas? Bagaimana koordinasi dan kontrol pemerintah pusat terhadap daerah terkait penerbitan SK IUP?  Hingga kapan batas waktu penentuan WP dan WIUP serta kapan pada akhirnya tender wilayah usaha pertambangan  akan dapat dilakukan? Diskusikan dan temukan jawaban dalam diskusi ini.

Peserta
Target peserta untuk acara ini berasal dari :

• Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri  Pertambangan Mineral dan  Batubara baik perusahaan dalam negeri, asing maupun BUMN
• CEO / Direktur Utama / Direktur Teknik / Direktur Produksi / Konsultan Hukum dari Perusahaan dan Jasa Mineral dan Batubara
• Partner atau Senior Associates dari Kantor Konsultan Hukum
• Kepala Project Keuangan dari Bank Komersial, Investasi dan Asing
• Konsultan Industri Pertambangan Mineral dan Batubara
• Peserta umum lainnya yang tertarik dengan industri Pertambangan Mineral dan Batubara

Jadwal dan Materi Workshop

WAKTU & TEMPAT WORKSHOP
Workshop ini akan diselenggarakan pada:

• Hari           :  19 Agustus 2011
• Pukul        : 09.00 – 17.00 WIB.
• Tempat     : Hotel Le Meridien – Jakarta

(*) dalam konfirmasi

FEE PENDAFTARAN
Rp. 1.250.000,-

Special Diskon :
Dapatkan tambahan special diskon dari harga di atas sebesar 10% untuk pendaftaran
lebih dari 3 orang dalam tagihan yang sama

Fasilitas

Certificate, Seminar Kit

cforms contact form by delicious:days

Hotel Akmani, Jakarta | 21-22 Juni, 2011 | 09.00 – 16.30 WIB | Rp. 3.500.000 ,-

Workshop ini didesain secara khusus untuk memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

Latar Belakang

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [--] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

Materi Workshop
1.    Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

2.    Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU

1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU

3.    Rahasia Bank

• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU

4.    Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU

• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU

5.    Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan

6.    Case Study

• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Fasilitator
DR. Yenti Garnasih
Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Trisakti

Bapak Subintoro
Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Target Peserta

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

Biaya Investasi

Juni ( 7-8 )

• Rp. 3.250.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 13 Mei 2011
• Rp. 3.500.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 31 Mei 2011
• Rp. 3.750.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 3 juni  2011
• (25% diskon untuk peserta ke – 4 dari perusahaan yang sama)

Juni (21 – 22 )

• Rp. 3.250.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 30 Mei 2011
• Rp. 3.500.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 10 Juni 2011
• Rp. 3.750.000,-/ orang pelunasan pada hari H pelaksanaan dan/atau setelahnya
• (25% diskon untuk peserta ke – 4 dari perusahaan yang sama)

Hari/Tangga:

• Selasa – Rabu /7-8 Juni, 2011
• Selasa – Rabu /21-22 Juni, 2011

Waktu:

09.00 – 16.30 WIB

Tempat:

• Merchantile Athletic Club Jakarta
• Hotel Akmani, Jakarta

cforms contact form by delicious:days

Hotel MarcoPolo, Jakarta | 18-19 April 2011 | 08.00 – 16.30 Wib | Rp. 3.750.000/orang

Sengketa tata usaha negara (sengketa administrasi negara) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (administrasi negara) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat administrasi negara) baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi negara), termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa, pejabat administrasi negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian. Selain berbentuk keputusan, tindakan pejabat tadi dapat berbentuk perbuatan materiil sepanjang dalam rangka melaksanakan perbuatan hukum publik.

Oleh karenanya, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. PTUN adalah salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan.

Pelatihan Hukum Acara PTUN ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi para inhouse lawyer di perusahaan dan masyarakat pada umumnya yang ingin menggugat Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah/Pemda. Sedangkan bagi instansi Pemerintah/Pemda, pelatihan ini dapat membekali pejabat terkait dalam menghadapi gugatan TUN yang diajukan oleh masyarakat.

MANFAAT

• Memahami konsep-konsep dasar dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
• Memahami prosedur dan sistematika penyelesaian sengketa TUN.

MATERI PELATIHAN

1. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara
2. Para Pihak Dalam Peradilan TUN
3. Penyelesaian Sengketa TUN
4. Putusan Pengadilan TUN
5. Upaya Hukum
6. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan TUN
   *Hubungi kami untuk mendapatkan silabus materi selengkapnya

FASILITATOR

• Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. (Fakultas Hukum UI)
• Sampurno Budisetianto, SH.;
• Abdul Fickar Hadjar, SH., MH.; (Lawyer; Akademisi Univ. Trisakti).

BIAYA PELATIHAN

• Rp. 3.500.000/orang untuk pelunasan sampai dengan 4 April 2011
• Rp. 3.750.000/orang untuk pelunasan sampai dengan 17 April 2011
• Rp. 4.700.000/orang untuk pelunasan pada hari pelaksanaan dan setelahnya.

• Biaya di atas sudah termasuk :
  • Sertifikat
  • Modul+CD
  • Seminar Kit
  • 2 Lunch + 4 Coffee Break

cforms contact form by delicious:days

Hotel Marcopolo, Jakarta | 4-7 Desember 2010 | Pukul 08.00-18.00 WIB | Rp. 5.000.000/orang (selambat-lambatnya s.d 1 Desember 2010)

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu. Karena sistem pengadilan konvensional, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke mahkamah agung. Tidaklah aneh jika kemudian Mahkamah Agung Indonesia harus menangani kasus yang bertumpuk.

Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim di dalam Mahkamah Agung karena angka kasus yang masuk ke Mahkamah Agung jauh lebih banyak dari pada kemampuan pemerintah untuk meningkatkan jumlah hakim di Mahkamah Agung. Sebagai alternatif, usaha untuk menyelesaikan masalah ini harus secara langsung pada tingkat terrendah dari Sistem Peradilan Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, dimana kasus pertama kali didengar.

Dengan alasan tersebut Pemerintah Republik Indonesia bersama Mahkamah Agung telah menyepakati untuk mendirikan program peradilan yang berhubungan dengan mediasi sebagai bagian dari program reformasi hukum dalam Program Pengembangan Nasional UU Nomor 25, 2000 (Undang-undang PROPENAS). The court-connected program diharapkan tidak hanya cara untuk mencapai proses resolusi perselisihan lebih efisien dan lebih sedikit mengeluarkan biaya, tetapi juga untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih karena di bawah sistem court-connected, pihak-pihak yang berselisih sendiri memiliki wewenang untuk mengontrol proses dan hasil keluaran dari resolusi perselisihan.

Untuk merealisasikan program tersebut, Mahkamah Agung RI pada 11 September 2003 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 mengenai prosedur Mediasi dalam Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

Peraturan baru ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk penyebaran informasi dan juga untuk mencari dan melatih kandidat yang berkualitas untuk menjadi mediator yang baik. Hal ini sejalan dengan peraturan MA tersebut yang menyatakan bahwa yang bisa menjadi mediator adalah hakim dan non hakim.  Karena itu perlu dibuat lebih banyak program pelatihan untuk memperluas cakupan yang lebih lebar yang tidak hanya menangani hakim, tetapi juga publik termasuk akademisi dan praktisi hukum atau kaum profesional lain untuk memperkenalkan peraturan mengenai sistem court-connected mediation.

Dengan Surat Akreditasi dari Mahkamah Agung Indonesia No. KMA/043/SK/VII/2004 sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi, Indonesian Institute for Conflict Transformation, bekerjasama dengan Legal Training Center (ILTC) akan menyelenggarakan:

FASILITATOR

1. Hakim Agung MA-RI (Pembicara Tamu)*
2. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
3. Sri Mamudji, S.H., M. Law Lib.
4. Mas Achmad Santosa, SH., LLM.
5. Wiwiek Awiaty, SH., M.Hum.
6. Siti Megadianty Adam, S.H. MEL.
7. Lita Arijati, SH., LL.M.
8. Tony Budidjaja, SH., LLM.
9. Ir. Alexander Lay, SH., LLM.
10. Fatahillah, SH.,MLI., Msi.
11. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
12. Gusrizal, SH., MH.

MANFAAT  PELATIHAN

1. Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan proses mediasi kepada peserta pelatihan;
2. Untuk mensosialisasikan peraturan mengenai proses mediasi yang berhubungan dengan pengadilan;
3. Untuk menyediakan materi-materi, buku pegangan bagi mediator;
4. Untuk menginformasikan kode etik mediator.

MATERI PELATIHAN

SILABUS 40 JAM PELATIHAN MEDIATOR

Kurikulum ini telah disusun dengan persetujuan dari Mahkamah Agung RI (Silabus 40 Jam)

Syarat Kelulusan :

1. Kehadiran 40 jam
2. Pre-test (ujian teori)
3. Post-test (ujian teori)
4. Roleplay (ujian praktek)

Keterangan :

• Peserta minimum berpendidikan Strata Satu (S1) dari bidang ilmu apapun

BIAYA PELATIHAN:

• Rp. 5.000.000/orang (selambat-lambatnya s.d 1 Desember 2010)
• Termasuk lunch, 2x coffee break, mediator handbook, training kit, dan sertifikat mediator

Tempat

Hotel Marcopolo,
Jl.Teuku Cik Ditiro No.19 Jakarta Pusat

cforms contact form by delicious:days

Hotel Golden Flower Bandung | 8 – 10 November 2010 | Rp 5.250.000

INTRODUCTION :

In many occasions, project managers or the end users usually care less on how the contract will be structured and written. Project managers or the end users tend to forward the contract management process to the procurement, legal & contract department since they assume that such process relates to procurement and/or legal/contractual matters. However, the contract management process is not only a simple contract writing process but it involves a bigger picture of the process. The project managers and/or the end users participation in that process determines whether the entire contract management process is a success. As the executor of the project & user of certain services, project managers and/or end users are highly recommended to participate in the contract management process starting from the beginning of the contract development & bidding process up to the negotiation process, contract execution and close out. This way all requirements related to the project will be well covered in the contract and there will be no flaws that may create disputes at present or in the future. One thing to remember is that project managers & end users are the persons responsible to run and manage the contract for the entire period of the project. Therefore project leaders & end users are recommended to understand about the contract and its financial & legal implications in addition to the scope of work and financing management.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :

1. Supply Chain Management
   • a.     What is Supply Chain Management
   • b.     Who are involved in the Supply Chain Management
   • c.     Relationship between Supply Chain Management and Contract Management
   • d.     Prevailing Regulation
2. Procurement Process – Stage 1
   • a.     Planning and Budgeting
   • b.     The existence of Bid Committee
   • c.     Determining the Procurement Process : Direct Appointment, Direct Selection, Tender/Bidding
   • d.     Pre-Qualification Process: Selection of Vendors/ Bidders
3. 3.            Procurement Process – Stage 2
   • a.     Preparing the bid package
   • b.     Elucidation Meetings
   • c.     Evaluation of Bids
4. Letters of Intent
   • a.     Award Notification
   • b.     Major issues in Letter of Intents
   • c.     Letter of Intent vs Letter of Award
   • d.     Is Letter of Intent binding ?
5. Tender Compliant/Protests
   • a.     Causes for tender compliant/protests
   • b.     Legal/contractual implication
6. Contract Management
   • a.     What is Contract Management
   • b.     Difference between agreement and contract
   • c.     What is a contract
7. Types of Contract
   • a.     Unilateral contracts
   • b.     Bilateral contracts
   • c.     Multilateral contracts
8. Pre-Contract process
   • a.     Offer
   • b.     Contractual Negotiation
   • c.     Acceptance
   • d.     Agreement
9. Provisions of a Contract
   • a.     Subjects of a contract
   • b.     Contract Term : commencement and expiration date
   • c.     Termination provisions
   • d.     Technical provisions: People and Equipment
   • e.     Commercial provisions : terms of payment
   • f.        Liability provisions
   • g.     Warranty provisions
   • h.     Force Majeure
   • i.         Liquidated Damages
   • j.         Penalty clause
   • k.      Amendment/Addendum /Variation of Contract
   • l.         Assignment provisions
   • m.   Governing Law
   • n.     Dispute Resolution : amicable, mediation, arbitration, or court
10. Legal Advices
    • a.     Who should you ask for Legal Advice
    • b.     Internal Legal Advice
    • c.     External legal advice
11. Contract Execution
    • a.     Time consistency
    • b.     Scope of Work compliance & monitoring
    • c.     Invoicing procedure
    • d.     Cost Control
    • e.     Management of Variation/ Amendment/ Addendum
12. Contract Expiry or Termination
    • a.     Control of the Contract Term
    • b.     Performance based evaluation
    • c.     Cost effective evaluation
    • d.     Contract reference for upcoming future similar project
    • e.     Contract close-out
13. Negotiation Skills and Techniques
    • a.     Types of Negotiation: Positional Negotiation and Interest-Based Negotiation
    • b.     Basic Rules of Negotiations
    • c.     How to represent your company in a negotiation process
    • d.     Determining your objectives in a negotiation
    • e.     Attitude towards negotiation
    • f.        Persuasive attitude
    • g.     Bargaining Position
    • h.     Technical Negotiation
    • i.         Commercial Negotiation
    • j.         Legal/Contractual Negotiation
    • k.      Effective negotiation process: Who should attend, what are being negotiated and the aim of negotiation
    • l.         End result of Negotiation: Win-Win Solution, Agreement, Deadlock or Dispute
    • m.   Requirement on management decision
14. Bonds, Penalty & Liquidated Damages
    • a.     Rules of bonds requirement
    • b.     Penalty implementation & negotiation
    • c.     Liquidated damage philosophy
15. Basic International Contract Types
    • a.     Fixed Price
    • b.     Cost Plus Fixed Fee
    • c.     Outsourcing
    • d.     Time and Material
    • e.     Incentive or Award
    • f.        Economic Price Adjustment
    • g.     Engineering Procurement & contraction
16. Class Activities: Negotiation is Fun

Participants are required to participant in class room discussions by reviewing a draft agreement and role play on negotiation process.

WHO SHOULD ATTEND THIS TRAINING?

The program is designed for Engineering, Operational, Maintenance, Purchasing, and Contracts personnel at all levels who are involved in the planning, development, approval, and management or contracts that cover the acquisition of materials, equipment, software, and services and who are in organizations whose leadership want high levels of competency in those involved in these activities

INSTRUKTUR TRAINING

Ir. Joko Margono, MBA. And Team

Ir. Joko Margono, MBA. graduated from Bachelor Degree of Civil Engineering, Surabaya Technology Institute. During his career as a head inspectorate at several companies in Indonesia, he also earns his Business Master Degree of Belgium University. In additional his experiences, he lead various courses such as Supply Chain Management, Logistic & material Management, The Art & Power of negotiation, team Building, Problem Solving & Decision Making, Owner Estimate Analysis and many others. Active as a leader, he is also actives as American Railway Engineering and Maintenance of Way Association and as a Chairman Representative Information Centre West Java of Forum on Good Corporate Governance Indonesia (FCGI).

VENUE :

Hotel Golden Flower Bandung

TRAINING DURATION :

3 days

TRAINING TIME :

8 – 10 November 2010

INVESTATION PRICE/PERSON :

1. Rp 5.250.000/person (full fare)  or
2. Rp 5.000.000/person (early bird, payment before 1 November 2010) or
3. Rp 4.750.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:

1. Training Module
2. Training CD Contains Training Material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. Jacket or Waistcoat or T-Shirt
6. Bag or Backpackers
7. Training Photo
8. Training Room with Full AC Facilities and multimedia
9. Once lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified and experienced instructor
11. Transportation for participants from hotel of participants to/from venue of training(if minimal number of participants from one company is 4 persons)

cforms contact form by delicious:days

Intellectual Property Right (IPR) Protection for Corporate Strategy

The Park Lane Hotel, Jakarta Selatan | Tuesday | 12 Oct, 2010 | Rp. 1.750.000
xx

Pendahuluan:

Sejak tahun 1050-an, indonesia sudah mulai terlibat dalam pembahasan internasional dalam bidang hukum khususnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Intellectual Property Right (IPR). Keterlibatan Indonesia pada beberapa lembaga internasioanal antara lain : World Trade Organisation (WTO) dan World Intellectual Property Organisation (WIPO) atau lebih sering dikenal dengan Perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Selama ini masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi pembelian selalu mengindahkan unsur keaslian. Dengan meningkatnya budaya tersebut, pemerintah Indonesia melahirkan beberapa produk hukum terkait dengan masalah HaKI atau IPR. Bahkan dalam penerapan peraturan tersebut, pemerintah memberikan sanksi yang berat kepada para pelanggar HaKI agar dapat memberikan kenyamanan bagi para investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Dalam pelatihan ini, MUC Consulting mencoba memberikan gambaran terhadap produk hukum yang berlaku untuk mangantisipasi hal – hal yang merugikan perusahaan dalam permasalahan seputar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Intellectual Property Right (IPR) dengan memadukan unsur praktisi dan kasus – kasus yang terkait terhadap masalah tersebut.

Course Instructors

Suyud Margono, SH., M.Hum., CIArb.. Mr
Pembicara/ Fasilitator berprofesi sebagai Praktisi Hukum & Akademisi bidang Hukum diantara Lisensi (Ijin Praktek) yang dimiliki yaitu sebagai Advokat/ Konsultan Hukum, Konsultan Paten, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar, Mediator Terdaftar. Beliau juga sebagai Nara Sumber di bidang Hak Kekayaan Intelektual (penelitian/ Akademik); Advokat/Konsultan, pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat, 2008 – sekarang, Konsultan pada Klinik HAKI., kementrian Negara Koperasi & UKM Republik Indonesia, 2009. Saksi Ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk perkara Pidana. Anggota, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2004 – sekarang; International Bar Association (IBA), 2001 – sekarang; Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 1999 – sekarang; Wakil Sekretaris Jenderal, Indonesia Intellectual Property Society (IIPS), 2001 – 2003; Ketua (Pengurus), Indonesia Intellectual Property Society (IIPS), 2003 – 2006; Pendiri- anggota, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), 2006 – sekarang; Wakil Sekretaris Jenderal, Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO), 2007 –sekarang; Associate member – The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb), 2007 – sekarang.

Investasi

• Rp. 1.750.000
• + Discount 10% untuk 3 orang Peserta dari Perusahaan yang Sama
• + Discount 50% bagi Peserta ke 4 dari Satu Perusahaan yang Sama
• + Exclusive Note Book Bag

Include

• 1 Kali Makan Siang
• 2 Kali Coffee Break
• Makalah
• Sertifikat

Date
Tuesday | 12 Oct, 2010

Venue
The Park Lane Hotel
Jl. Casablanca Kav. 18 Kuningan, Jakarta Selatan 12870

cforms contact form by delicious:days

Estubizi Business Center, Jakarta | 6 Agustus 2010 | 09.00 – 16.30 WIB | Rp 1.500.000,-

Penjelasan Umum

Pemahaman mengenai arbitrase menjadi suatu yang penting untuk menyelesaikan dispute pada kedua belah pihak untuk suatu bentuk kerjasama. Dan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dapat ditempuh beberapa alternatif penyelesaian yaitu, melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur oleh UU No. 30  tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian masalah.

Arbitrase internasional dan penyelesaian konflik telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di dunia, karena dapat memberikan jaminan stabilitas kepada investor.Arbitrase internasional dan penyelesaian konflik telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di dunia, karena dapat memberikan jaminan stabilitas kepada investor.
Pemahaman mengenai arbitrase menjadi suatu yang penting untuk menyelesaikan dispute pada kedua belah pihak untuk suatu bentuk kerjasama.

Siapa harus hadir :

CEO, Direktur, In-House Legal, HRD/SDM, Corporate secretary, Advokat dan praktisi hukum

MATERI :

• Pengantar Arbitrase
  • Teori dan Sumber Hukum Arbitrase
  • Jenis Arbitrase: Kriteria atau Karakteristiknya
  • Sengketa-sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase
• Perjanjian Arbitrase
  • Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum
  • Metode Pemilihan Arbitrase
  • Kekuatan Berlakunya Kontrak Arbitrase
  • Model Klausula Arbitrase
• Tentang Arbiter
  • Syarat-syarat menjadi Arbiter
  • Tugas dan Kewajiban
  • Pengangkatan Arbiter
  • Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar
• Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Arbitrase
  • Hukum Acara dan Pilihan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase
  • Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase
  • Permasalahan Putusan Provisionil atau Putusan Sela
• Putusan Arbitrase
  • Bentuk, Isi dan Sifat Hukum
  • Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase
  • Pro Kontra Terhadap Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase
• Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Arbitrase
  • Ditinjau dari segi Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional
  • Persyaratan dan Prosedur

Instructor :

IMING TESALONIKA.SH.MH,.

( TESALONIKA LAW AND PARTNERS )

Senior Praktisi di bidang Hukum dan ahli dibidang Arbitrase selama 15 tahun menangani klien –klien besar dalam meyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur arbitrase

INVESTASI :

• Rp. 1.500.000,- / peserta.
• Peserta Non-Residential.
• Sudah termasuk Meeting Package, Training Kits, Modul Pelatihan dan Sertifikat.

cforms contact form by delicious:days

Jakarta | 29 Juni 2010| 08.30-16.30 WIB | Rp.2.700.000/orang

Sudah tepatkah terminologi hukum yang anda pilih ketika menterjemahkan dokumen hukum dari/ke Bahasa Inggris?

Seorang lawyer akan sering menjumpai kontradiksi antara tujuan ideal yang ingin diwujudkan oleh suatu aturan hukum dengan penerapannya di lapangan, karena hukum dalam prakteknya sangat tergantung pada interpretasi dari masing-masing lawyer, meskipun aturan hukum yang dihadapi sama. Hal ini semakin diperumit ketika aturan hukum tadi dalam penerapannya dikaitkan dengan faktor-faktor lintas negara yang dipengaruhi oleh kompleksitas bahasa dan perbedaan sistem hukum yang berlaku.

Dalam berhadapan dengan permasalahan hukum lintas negara, seorang lawyer akan berurusan dengan kata/istilah asing, dimana keakuratan penulisan dokumen-dokumen hukumnya akan sangat tergantung pada ketepatan dalam memilih kata, syntax, dan struktur kalimat yang benar. Penterjemahan istilah atau kalimat hukum (Legal Translation)lebih sulit jika dibandingkan dengan menterjemahkan istilah atau kalimat di bidang lainnya semisal sains atau teknologi. Hal ini karena setiap negara memiliki terminologi hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda satu sama lain, bahkan antar negara yang memiliki kesamaan bahasa sekalipun.

Seorang lawyer yang ingin menterjemahkan istilah hukum dari satu bahasa ke bahasa lainnya, harus menguasai setidaknya tiga aspek, yakni: satu, pemahaman dasar dari sistem hukum negara asal bahasa dengan sistem hukum negara bahasa terjemahannya; dua, pengetahuan akan terminologi hukum yang relevant; dan tiga, kompetensi dalam gaya penulisan bahasa hukum yang spesifik dari bahasa terjemahan. Tanpa ketiga kompetensi ini, hasil penterjemahan hukum (legal translation) tidak akan komprehensif dan akan banyak makna dari terminologi hukum yang hilang setelah diterjemahkan.

MATERI PELATIHAN

A. Legal Translation

• Understanding of legal translation
• Some critical issues
• Common mistakes and pitfalls in translating legal documents
• Key principles and techniques of translating legal documents
• Translation accuracy:
• Lexical accuracy
• Grammatical accuracy
• Non-equivalents legal terminologies
• Styles in legal translation
• Traditional style
• Plain english
• Case study

B. Legal Interpretation

• Basic principles of interpreting
• Principles of legal interpreting
• Modes of interpreting
• Sight translation
• Dialog
• Consecutive interpreting
• Simultaneous interpreting
• Problem and strategies in legal interpreting

FASILITATOR

Drs. Sudibyo Siyam, MA.; (Direktur Utama LBPP LIA)*

INVESTASI:

• Rp. 1.850.000/orang untuk pelunasan sampai dengan 8 (delapan) Juni 2010

• Rp.2.000.000/orang untuk pelunasan sampai dengan 15 (lima belas) Juni 2010

• Rp.2.150.000/orang untuk pelunasan setelah 22 (dua puluh dua) Juni 2010

• Rp.2.700.000/orang untuk pelunasan pada hari pelaksanaan dan setelahnya

• Biaya di atas sudah termasuk :

  • Sertifikat

  • Modul+CD

  • Seminar Kit

  • 2 Lunch + 4 Coffee Break

cforms contact form by delicious:days

Indonesian Palm Oil Plantation Business and Legal Conference 2010
Menuju kearah Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Hotel Kartika Chandra, Jakarta | 18,19 & 20 Mei  2010 | 5.250.000,- s.d. 8.500.000,-/person

Latar Belakang

Akhir-akhir ini Para Pengusaha Kelapa Sawit dan konsumen minyak kelapa sawit  telah memiliki kesadaran yang tinggi akan arti penting menjaga kelestarian lingkungan ditengah-tengah serbuan industrialisasi.

Pengusaha kelapa sawit sekarang tidak dapat semata-mata memikirkan bagaimana meningkatkan produksi minyak kelapa sawit saja, tanpa juga memikirkan bagaimana mematuhi segala ketentuan hukum (legal complience) dan lingkungan yang berlaku. Hal tersebut diperlukan agar produknya dapat diterima oleh masyarakat lokal dan internasional yang semakin peka terhadap isu-isu kepatuhan hukum dan konservasi lingkungan.

Kesadaran yang meningkat akan arti penting konservasi lingkungan di kalangan para pengusaha tersebut bukannya tanpa alasan. Luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, di satu sisi merupakan salah satu penyumbang PDB Indonesia yang cukup signifikan selain sektor migas. Perkebunan kelapa sawit juga telah mengurangi pengangguran dengan telah menyediakan lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja. Namun, namun disisi lain, perkebunan kelapa sawit tersebut juga telah menorehkan luka bagi konservasi alam.

Sebagaimana telah disinyalir oleh Departemen kehutanan, ada sekitar delapan perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melanggar  aturan dengan melakukan penebangan hutan  untuk menanam sawit  tanpa mengantongi izin  peralihan hutan untuk perkebunan dari Departemen Kehutanan.  Fakta tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah terjadi dengan melanggar ketentuan yang ada. Akibatnya  tentu saja timbulnya deforestasi yang pada akhirnya mengganggu keragaman mahluk hidup, meningkatkan efek gas rumah kaca, dan menyumbang emisi karbon, termasuk dari pembakaran lahan gambut yang sudah barang tentu berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia.

Adanya kesadaran yang semakin tinggi itulah, yang kemudian ditindaklanjutin dengan mengadakan  pemberian sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).  Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan agar produknya dapat diterima oleh pasar dunia yang menginginkan  CPO lestari yang diproduksi dari aktivitas perkebunan yang ramah lingkungan.

Untuk itulah Palm Oil Plantation Legal and Business Conference 2010 ini diadakan dalam rangka memberikan pengetahuan isu-isu lingkungan dan isu-isu hukum dan pendalaman pengetahuan hukum bagi pengusaha kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Tujuan

Konferensi yang menampilkan lebih dari 24 topik dengan lebih dari 24 pembicara yang terkenal dan sangat ahli dibidangnya ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan pendalaman materi yang menyeluruh mengenai isu-isu hukum, lingkungan  dan peraturan-peraturan yang relevan dalam rangka menuju pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menjadi forum untuk menjalin relasi yang dekat dengan para pengambil kebijakan dan pebisnis kelapa sawit yang lain.

Tema Acara

Menuju Kearah Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

10 Nilai Kedatangan Anda

• Update Informasi: Mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan dan                                      peraturan  perkebunan kelapa sawit di Indonesia
• Mapping: Memetakan posisi bisnis perkebunan kelapa sawit anda dengan situasi  aktual di pasar bisnis Indonesia
• Prediksi: Memantau perkembangan bisnis perkebunan kelapa sawit Indonesia kedepan
• Penilaian: Kesempatan mengevaluasi keadaan ekonomi global dan                dampaknya terhadap perkembangan industri perkebunan kelapa sawit indonesia dan Dunia
• Opportunity: Kesempatan menangkap peluang bisnis perkebunan kelapa                                      sawit di Indonesia
• Potensi: Meningkatkan pemahaman skenario hukum permintaan dan           penawaran Crude Palm Oil Indonesia
• Tantangan: Menemukan jawaban tantangan dunia perkebunan kelapa                                     sawit melalui pemahaman industri perkebunan kelapa sawit                                     Indonesia
• Investasi: Mengenali peluang investasi dan rekan kerja bisnis yang baru
• Risk Management: Kesempatan mempelajari manajemen resiko dalam dunia perkebunan kelapa sawit di Indonesia
• Bertemu, berbagi dan membina jaringan dengan 300 hingga 600 pemain-pemain utama bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Mereka yang Segera Anda Temui

300 orang hingga 600 orang yang merupakan perwakilan perusahaan, kantor hukum ataupun pejabat sebagai berikut:

1. perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit baik perusahaan dalam negeri, asing maupun BUMN
2. Pejabat Pemerintahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup
3. CEO / Direktur Utama / Direktur Teknik / Direktur Produksi / Konsultan Hukum dari
   • Perusahaan Kelapa Sawit
   • Perusahaan Jasa dan Kontraktor Perkebunan Kelapa Sawit
   • Perusahaan Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPO)
   • Perusahaan Konsumen Minyak Kelapa Sawit (CPO)
   • Perusahaan Jasa Perawatan Alat-alat Perkebunan
   • Perusahaan Jual Beli Komoditas Minyak Kelapa Sawit (CPO)
4. Partner atau Senior Associates dari Konsultan Hukum Ternama
5. Kepala Project Keuangan dan Keuangan Komoditi dari :
   • Bank Komersial
   • Bank Investasi
   • Bank Asing
6. Konsultan Perkebunan
7. peserta umum lainnya yang tertarik dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Waktu dan Tempat

Workshop ini akan diselenggarakan pada :

Waktu

Selasa, Rabu & Kamis, 18, 19 & 20 Mei 2010
Pukul : 09.00 – 16.30

Tempat

Hotel Atlet Century Park,
Jl. Pintu 1 Senayan
Jakarta

Agenda

Nilai Investasi

• Dapatkan special diskon sampai dengan 10% untuk pendaftaran lebih dari 3 orang dari perwakilan yang sama dalam tagihan yang sama

Nilai Investasi sudah termasuk:

• Konferesi Kit dan Tas Eksklusif
• Lunch and Coffee Break
• Sertifikat
• CD hasil kegiatan dan foto kelas workshop
• Souvenir

Informasi selanjutnya atau Pre-Registrasi, silakan menghubungi kami dengan mengisi secara lengkap formulir di bawah ini (Minimal Required field wajib diisi lengkap). Isian tidak lengkap, kami anggap tidak serius dan jadi prioritas terakhir untuk di tanggapi

cforms contact form by delicious:days

MANFAAT :

• Memiliki pengetahuan Kelengkapan Dokumentasi hukum dan prosedur perolehannya.
• Mampu memahami pengertian umum mengenai MOU, persetujuan, kesepakatan perjanjian dan perikatan.
• Memberikan pemahaman tentang komersial dari sisi kepentingan bisnis.Mampu menyelesaikan sengketa dengan baik dan sesuai hukum dan juga memahami UU Jasa Konstruksi.

Siapa harus hadir :

Direktur, Komisaris ,Legal manager / Staff , Finance, Corporate Secretary

PROGRAM OUTLINE:
Sesi I

• Perikatan-Perjanjian dan Pertanggungjawaban Perdata
• Konsep dan Pengertian Perikatan
• Konsep Pertanggungjawaban perdata dalam perikatan
• Konsep jaminan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban perdata
• Konsep dan Pengertian Perjanjian
• Hubungan antara perikatan dan perjanjian
• Azas-azas dalam perjanjian
• Syarat sahnya perjanjian
• Hapusnya Perikatan

Sesi II

• Perjanjian/ Kontrak Konstruksi
• Isi Perjanjian Konstruksi
• Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja – perspektif KUHPerdata dan UU Jasa Konstruksi
• Hak dan Kewajiban Kontraktor – perspektif KUHPerdata dan UU Jasa Konstruksi
• FIDIC sebagai aturan hukum

Instructor :
DR. GUNAWANWIDJAJA,SH,MH,MM
( Widjaja and Partners)
Senior Praktisi Hukum Bisnis & Pasar modal

INVESTASI :

• Rp. 1.500.000,- / peserta.
• Peserta Non-Residential.
• Sudah termasuk Meeting Package, Training Kits, Modul Pelatihan dan Sertifikat.

VENUE

Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2 Lantai 1
Jl. HR.Rasuna Said ,
Kuningan, Jakarta selatan

cforms contact form by delicious:days

HUKUM WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT DI INDONESIA: Teori, Perbandingan dan Studi Kasus

Jakarta | December 16 – 17^th , 2009 | Rp 2.950.000,-

Pengantar

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Opsi untuk mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya sudah menjadi pemikiran ketika pewaris masih hidup guna menghindari timbulnya masalah bagi para ahli waris setelah pewaris meninggal. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Workshop ini akan memberikan gambaran yang utuh tentang hukum waris di Indonesia dari sisi Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Materi yang disajikan tidak saja teori hukum waris sebagai pengantar, tapi juga perbandingan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat serta tata cara berperkara di pengadilan, kiat-kiat memenangi perkara dan pembuatan dokumen terkait hukum waris yang efektif.

Hilights Materi Seminar:

• Teori Hukum Waris berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat di Indonesia;
• Perbandingan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat;
• Tata cara beracara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait masalah Hukum Waris;
• Dokumen-dokumen Hukum Waris dan kiat-kiat membuat dokumen hukum waris yang benar dan efektif;
• Kiat-kiat menghindari sengketa waris; dan
• Studi kasus Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat di Indonesia.

Jadwal Penyelenggaraan Seminar

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis, 16 – 17 Desember 2009

Jam                  :  08.30 – 17.00 WIB

Tempat             :  Hotel / Executive Club di Jakarta

Pembicara :

LIFA MALAHANUM. SH.

Pembicara adalah advokat yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani banyak masalah Hukum Waris di Pengadilan, baik untuk Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Perdata Barat. Founder dan Koordinator Lawyer pada Kantor Advokat Malahanum Ibrahim & Rekan di Jakarta ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebelumnya pernah aktif sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata.

Fokus Audience

• Para Pewaris dan Ahli Waris;
• Lawyer, Notaris dan para pemerhati Hukum Waris;
• Mahasiswa dan Umum.

Fee:

• Rp 2.250.000,- (Registration 3 person/more; payment before Dec 9^th, 2009)
• Rp 2.450.000,- (reg  before Dec 2^nd, 2009; payment before Dec 9^th, 2009)
• Rp 2.950.000,- (Full Fare)

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me

 

cforms contact form by delicious:days

 

]]>