Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap Usaha Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PASTI JALAN)

Seminar Nasional

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap Usaha Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Hotel Ambhara, Jakarta  Selatan | 3 Juni 2010 | Rp. 2.250.000

 

LATAR BELAKANG

Usaha pertambangan  di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) seperti sumberdaya mineral yang berlimpah di berbagai wilayah. Sumberdaya alam tersebut tersebar baik di daratan maupun di lautan. Salah satu tempat penyebaran SDA di daratan yang mengandung banyak mineral dan memiliki tanah yang subur adalah di kawasan hutan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah kawasan hutan seringkali berubah fungsi menjadi pertambangan.

Menurut PP No. 24 Tahun 2010, Pasal 3 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan industri pertambangan, seringkali terjadi konflik antara perusahaan pertambangan dengan Kementerian Kehutanan maupun dengan masyarakat setempat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan atau kesalahan pihak perusahaan dalam menafsirkan peraturan yang ada sehingga terjadi perbedaan persepsi antara perusahaan dan Kementerian Kehutanan.

Terlebih saat ini terdapat Peraturan Pemerintah baru yang menyangkut penggunaan dan perubahan fungsi kawasan hutan yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur alih fungsi dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan kegiatan di luar kehutanan seperti pembangunan pertambangan sehingga kawasan hutan bisa tetap lestari dan berkelanjutan.

Supaya Konflik tidak terjadi, maka bagaimana menyamakan persepsi antar para stakeholder dalam memahami materi Peraturan Pemerintah tersebut? Bagaimana pihak perusahaan dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah sesuai dengan yang seharusnya?.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Indonesia Center for Community Development (ICSD) bekerjasama dengan Sentra Kajian Kerakyatan dan Pembangunan Masyarakat Berbasis Sumberdaya (SINTESA) menggagas untuk diadakannya kegiatan Seminar dengan tema “Implikasi Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Usaha Pertambangan” yang bertujuan supaya perusahaan pertambangan dan stakeholdernya mengetahui bagaimana penerapan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga kegiatan perusahaan dapat sesuai peraturan yang berlaku.



TUJUAN SEMINAR

  1. Memberikan sosialisasi kepada peserta seminar mengenai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta PP No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
  2. Memberikan pemahaman kepada peserta seminar mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut.
  3. Memberikan informasi kepada peserta seminar mengenai implikasi teknis dan operasional dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta PP No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

 

OUTPUT SEMINAR

  1. Peserta seminar mengetahui memahami Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta PP No. 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
  2. Peserta seminar mengetahui implikasi dari peraturan tentang tata cara perubahan fungsi kawasan hutan dan peraturan mengenai penggunaan kawasan hutan.
  3. Peserta seminar dapat menerapkan kedua Peraturan Pemerintah tersebut di lapangan.

 

PEMBICARA SEMINAR

  1. Keynote Speaker : Zulkifli Hasan, SE. MM (Menteri Kehutanan)
  2. Prof. Surna Tjahja Djajadiningrat
  3. Ir. Soetrisno, MM (Dirjen Planologi Kehutanan)
  4. Ir.Deddy Sufredy, M.Si (Direktur Penggunaan Kawasan Hutan BAPLAN)
  5. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc., F.Trop (Ahli Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)
  6. Priyo Pribadi Soemarno (Executive Director IMA (Indonesia Mining Association))


SASARAN PESERTA
Peserta Seminar adalah perusahaan pertambangan dan stakeholder-stakeholder dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang telah dan akan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan, serta LSM/NGO yang bergerak di bidang pertambangan.


INVESTASI*

  1. 3 orang / lebih: Rp. 1.750.000 (Sebelum 31 Mei 2010)
  2. Pendaftaran Regular: Rp. 2.000.000 (Sebelum 31 Mei 2010)
  3. Pendaftaran akhir: Rp. 2.250.000 (Setelah 31 Mei 2010)
  4. *:  – Pendaftaran akhir pada tanggal 31 Mei 2010

 

WAKTU DAN TEMPAT

 

Waktu           :

Hari Kamis,  3 Juni 2010, pukul  08.00 s/d 16.00

 

Tempat          :

Hotel Ambhara, Jakarta  Selatan

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

About the Author:

Post a Comment