Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian ESDM

Law and Compliance, Mining / By

SEMINAR SOSIALISASI dan PEMBAHASAN PP NO.9/2012
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian ESDM

Hotel Harris, Jakarta |  24 April 2012 | Rp. 3,500,000/peserta

 

 

Outline

  • Latar Belakang digantinya PP No. 45/2003 dengan PP No.9/2012
  • Permasalahn dan tantangan diterbitkanya PP No.9/2012
  • Respond Pengusaha Pertambangan dengan dikeluarkanya PP No.9/2012
  • Ketentuan ketentuan dalam PP No.9/2012 yang harus diperhatikan Pengusaha Pertambangan

Instruktur

  • Tatang Sabaruddin – Kementrian ESDM
  • Fadli Ibrahim – Kementrian ESDM
  • Supriyatna Suhala – APBI
  • Arfidea – Konsultant Hukum Pertambangan

Investasi

Rp. 3,500,000/peserta

Fasilitas :

  1. Tas Eksekutif
  2. Souivenir
  3. Materi Soft Copy
  4. Materi Hard Copy
  5. Lunch
  6. Coffeebreak 2x
  7. Sertifikat

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  4. (required)
  5. PERSONAL DATA
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  10. (valid email required)
  11. (required)
  12. (required)
  16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  20. (required)
  23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
  26. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Related Training:

  1. Domestic Market Obligation (DMO) Pada Industri Pertambangan terkait dengan PERMEN ESDM No. 17/2010 Domestic Market Obligation (DMO) Pada Industri Pertambangan terkait dengan PERMEN ESDM No. 17/2010 Hotel Harris, Jakarta | 27 Juni 2012 | Rp. 3.500.000,-/peserta     Pembahasan mengenai Domestic Market Obligation (DMO) mengemuka...
  2. Intensive Course of Oil Gas Law Intensive Course of Oil Gas Law Skyline Building, Jakarta | 17-18-19 December  2012 | IDR.5.500.000,-    This intensive Course of Oil & Gas Law constitutes a comprehensive course to deepen our knowledge in...
  3. Update Regulasi Sebagai Upaya Pemerintah Untuk Melakukan Peningkatan Nilai Tambah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Minerba Update Regulasi Sebagai Upaya Pemerintah Untuk Melakukan Peningkatan Nilai Tambah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Minerba Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2012 – INPRES No. 1 Tahun 2012 Hotel Harris, Jakarta...
  4. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Upaya Mencari Kepastian Hukum Berusaha di Sektor Pertambangan Seminar Sehari Sosialisasi PP No. 24/2012 tentang Perubahan PP No. 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Upaya Mencari Kepastian Hukum Berusaha di Sektor Pertambangan Hotel Harris,...
  5. PP No. 24 Tahun 2012: Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Meet, Greet, and Discuss Pembahasan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Gedung Manggala...
  6. Pembahasan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Meet, Greet, and Discuss Pembahasan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Gedung Manggala Wanabakti, Senayan | Rabu, 28 Maret 2012 | Rp 1.800.000  ...
  7. Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pertambangan Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pertambangan PP No 57 2010 Hotel Haris, Jakarta | 28 Juni 2012 |  Rp 3,500,000,-/peserta     “Merger dan Akuisisi dalam perspektif Hukum...
  8. MEMAHAMI HUKUM PERTAMBANGAN (MINING LAW) MEMAHAMI HUKUM PERTAMBANGAN (MINING LAW)  Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta | Selasa – Rabu, 7 – 8 Agustus 2012 | Rp 3.750.000,-   PENDAHULUAN Berbagai permasalahan seputar kontrak pertambangan muncul akhir-akhir ini....
  9. Corporate In House Legal Role Corporate In House Legal Role  Hotel Golden Flower, Bandung | 17 – 18 Januari 2013  | Rp. 3,375,000/ Peserta   PENDAHULUAN Lingkup pekerjaan seorang in house legal  atau staf hukum perusahaan...
  10. Putusan MK tentang Uji Materiil atas UU Minerba terhadap Kebijakan Penataan Usaha Pertambangan di Indonesia Workshop Putusan MK tentang Uji Materiil atas UU Minerba dan Dampaknya terhadap Kebijakan Penataan Usaha Pertambangan di Indonesia Hotel Harris , Tebet Jakarta | Kamis, 24 January 2013 | Rp 2,500,000,-  ...