HUKUM PERTAMBANGAN – Available Online
Pelatihan komprehensif yang akan menjelaskan semua aspek hukum dalam bidang pertambangan
Pelatihan komprehensif yang akan menjelaskan semua aspek hukum dalam bidang pertambangan
KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN
DASAR HUKUM PERTAMBANGAN Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 13 – 14 Mei 2019 | Rp. 9.500.000 Per Peserta Bandung/ Jakarta/ Surabaya | 13 – 14 Mei 2019 | Rp. 10.500.000 Per Peserta Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok | 13 – 14 Mei 2019 | Rp. 11.500.000 Per Peserta Yogyakarta/ Semarang/ Solo | 20 – 21 Mei …
HUKUM PERTAMBANGAN Mercantiel Athletic Club, Jakarta | 26 – 27 September 2014 | Rp 4.000.000 Maksud dan Tujuan Training Hukum Pertambangan : Berbagai permasalahan seputar kontrak pertambangan muncul akhir-akhir ini.Mulai dari terminasi 111 kontrak pertambangan oleh pemerintah, hingga kasus pembayaran royalti perusahaan tambang yang tertunda selama bertahun-tahun. Pemerintah memang dapat memutus kontrak pertambangan apabila perusahaan tambang bersangkutan dinilai …
Kursus Intensif Hukum Pertambangan – Advance Class L/C DAN SKBDN DALAM BISNIS PERTAMBANGAN Grand Mercure Hotel, Jakarta | Selasa – Rabu, 04– 05 November 2014 | Rp 5.000.000 PENDAHULUAN Merger dan Akuisisi (M&A) merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan. Dalam tataran praktik M&A dianggap sebagai suatu aksi korporasi yang jamak terjadi dalam proses bisnis, …
Dasar-Dasar Hukum Pertambangan (Introduction to Mining Law) Hotel UNY, Yogyakarta | Senin – Rabu, 17 – 19 Juni 2013 | 08.00 – 16.00 WIB | Rp.7.500.000 per peserta ABSTRACK Hukum Pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan …
MEMAHAMI HUKUM PERTAMBANGAN (MINING LAW) Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta | Selasa – Rabu, 7 – 8 Agustus 2012 | Rp 3.750.000,- PENDAHULUAN Berbagai permasalahan seputar kontrak pertambangan muncul akhir-akhir ini. Mulai dari terminasi 111 kontrak pertambangan oleh pemerintah, hingga kasus pembayaran royalti perusahaan tambang yang tertunda selama bertahun-tahun. Pemerintah memang dapat memutus kontrak pertambangan apabila …